Sebagai negara hukum yang berdaulat, Indonesia memiliki sistem politik dan ketatanegaraannya sendiri yang membedakannya dengan negara lain. Sistem tersebut dikenal dengan Demokrasi Pancasila. Istilah ini sering kita dengar dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) maupun sejarah politik nasional.
Lantas, apa sebenarnya yang membedakan Demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal atau komunis? Mari kita bahas secara ringkas dan padat.
Apa Itu Demokrasi Pancasila?
Secara bahasa, demokrasi berasal dari kata demos (rakyat) dan kratos (pemerintahan). Secara umum, demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Dalam konteks Indonesia, Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang pelaksanaannya berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila, dengan penekanan utama pada Sila Keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan).
Artinya, segala bentuk pengambilan keputusan di tingkat negara maupun masyarakat harus mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat, tanpa mengabaikan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial.
Prinsip-Prinsip Utama Demokrasi Pancasila
Berdasarkan UUD 1945, pelaksanaan demokrasi di Indonesia memiliki ciri khas dan prinsip yang wajib dipatuhi:
Berke-Tuhanan Yang Maha Esa: Demokrasi yang diterapkan tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama. Pemerintah dan rakyat harus menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual.
Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM): Melindungi hak dasar warga negara, mulai dari hak hidup, hak berpendapat, hingga hak beragama.
Kedaulatan di Tangan Rakyat: Rakyat memiliki kekuasaan tertinggi yang disalurkan melalui pemilihan umum (Pemilu) untuk memilih perwakilannya di DPR, DPD, dan kursi Presiden.
Didukung oleh Kecerdasan Warga Negara: Pelaksanaan demokrasi bukan sekadar kekuatan massa (jumlah orang), melainkan harus didasari pemikiran yang rasional, kritis, dan sesuai aturan hukum.
Pemilu yang Luber Jurdil: Pemilihan umum dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.
Penerapan Demokrasi Pancasila di Era Digital
Bagi pelajar, memahami demokrasi bukan berarti harus langsung terjun menjadi politisi. Di era digital saat ini, praktik Demokrasi Pancasila bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya:
Menghargai Perbedaan Pendapat di Medsos: Saat melihat opini yang berbeda di kolom komentar, kita meresponsnya dengan argumen logis dan sopan, bukan dengan makian atau cyberbullying.
Saring Sebelum Sharing: Tidak ikut menyebarkan berita bohong (hoaks) yang dapat memecah belah persatuan bangsa (melanggar Sila Ketiga).
Pemilihan Ketua OSIS: Berpartisipasi aktif dan menggunakan hak suara secara jujur tanpa tekanan pihak mana pun dalam pemilihan pengurus organisasi di sekolah.